Madura Progress Desak KPK Tangkap Gubernur, Pimpinam DPDR Jatim hingga Korlap Hibah di Madura

Jakarta, Hallo Berita – Penghujung tahun 2022, Madura Progress kembali gelar aksi de depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk usut tuntas kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur yang diduga melibatkan banyak pihak. Selasa, 27/12/2022.

Koordinator aksi, Imam Hanafi menyebut dana hibah Jawa Timur dikorupsi secara berjemaah dan selama ini yang menjadi ladang empuk bermainnya para mafia dana hibah tersebut yaitu di Madura.

“Sudah sejak dulu dana hibah menjadi bancakan para koruptor buktinya tahun ke tahun pasti ada yang masuk penjara, yang belum ketangkap berarti bagus cara mainnya padahal sama saja merampok dana hibah,” kata Imam.

BACA JUGA:  Rektor IAIN Madura Ajak Mahasiswa dan Alumni Mengisi Era Digital dengan Hal Produktif

“Seakan sudah menjadi keharusan bagi para pengelola dan yang menyalurkan dana hibah Jawa Timur untuk korupsi dan yang menjadi tempat pengalokasiannya adalah Madura. Inilah yang bagi kami sebagai putra madura tidak terima, anggaran yang semestinya dinikmati oleh masyarakat malah dikorupsi,” jelasnya.

BACA JUGA:  Jenazah Almarhum Eril Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga

Adapun beberapa nama pejabat Jawa Timur yang diduga menjadi mafia dana hibah diantaranya: Gubernur, Sekda, Kasubag Rapat dan Risalah (Afif), Kadis PU Binamarga, Sekdin PU Bina Marga.

Disamping itu, Kepala UPT Pamekasan PU Binas Marga, Kepala UPT Bangkalan Bina Marga, Kepala UPT Jember PU Bina Marga, Kepala UPT Madiun PU Bina Marga, Kepala UPT Malang Raya PU Bina Marga, Kepala UPT Blitar, Kadis PU Cipta Karya, Kabiro Kesos, KA Bapedda, Kelompok Pimpinan DPRD Jatim dan semua koordinator lapangan di seluruh Kabupan di Madura.

BACA JUGA:  Jabar Siap Bantu Penerjemahan Kitab Babad Padjadjaran Ketika Ridwan Kamil Sowan ke Rumah Butet Kartaredjasa

Imam berharap KPK menyelesaikan masalah korupsi dana hibah Jawa Timur sampai tuntas. Menurutnya, kasus ini dilakukan secara berjemaah.

“Ini adalah kasus yang dilakukan secara sistematis dari pimpinan atas Pemprov Jatim sampai tingkat paling bawah ke koordintaor-koordinator lapangan,” ucapnya.

“Buktinya KPK sudah menggeledah kantor Gubernur dan Wakilnya, kantor Sekda dan anggota DPRD Jatim,” lanjutnya. (Ham/Red)